Puncak Populer — Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan, H. Malik Fadli, dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra setempat. Keputusan ini diambil menyusul tindakan kontroversialnya yang melakukan ibadah umrah saat daerahnya dilanda bencana alam serius, sehingga menimbulkan kecaman publik dan internal partai.
Keputusan Partai Gerindra
Ketua DPD Gerindra Aceh, Arifin Mahmud, menyatakan bahwa keputusan pemecatan H. Malik Fadli sebagai Ketua DPC diambil untuk menjaga disiplin partai dan menegakkan prinsip tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
“Partai tidak menoleransi perilaku yang mengabaikan tanggung jawab terhadap rakyat, apalagi di tengah situasi darurat. Keputusan ini diambil demi menjaga nama baik partai dan kepentingan masyarakat Aceh Selatan,” ujar Arifin Mahmud dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (6/12).
Kontroversi Umrah di Tengah Bencana
Insiden bermula ketika H. Malik Fadli diketahui melakukan perjalanan umrah ke Tanah Suci, padahal wilayah Aceh Selatan sedang dilanda bencana banjir dan longsor yang menyebabkan puluhan desa terdampak dan ribuan warga harus mengungsi. Tindakan ini menuai kecaman dari masyarakat, media, dan anggota partai sendiri.
Sejumlah warga menyebut bahwa perilaku bupati tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi rakyat.
“Kami berharap pemimpin hadir di tengah bencana, bukan pergi ke luar negeri saat rakyat kesusahan,” ungkap seorang warga Desa Pante Raya, Aceh Selatan.
Reaksi Internal Partai
Di internal Gerindra, tindakan H. Malik Fadli juga memicu kritik keras. Beberapa kader menilai tindakan bupati merusak citra partai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan yang digelorakan Gerindra. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kemudian memutuskan mencopotnya dari posisi Ketua DPC untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan komitmen partai terhadap etika dan tanggung jawab publik.
“Kita menghormati posisi bupati, tetapi posisi ketua DPC adalah amanah yang harus dicontohkan dalam kepemimpinan. Saat rakyat membutuhkan, seorang pemimpin tidak boleh absen,” ujar Ketua DPP Gerindra, Sandi Rahmat.
Dampak Politik di Aceh Selatan
Pemecatan H. Malik Fadli berpotensi mengubah dinamika politik di Aceh Selatan. Posisi Ketua DPC Gerindra yang kosong kini akan diisi oleh pejabat pengganti sementara, sambil menunggu keputusan resmi mengenai pengganti permanen. Beberapa pengamat politik menilai bahwa langkah partai ini dapat memperkuat citra Gerindra sebagai partai yang tegas terhadap etika kepemimpinan, namun juga menimbulkan ketidakpastian politik lokal.
“Keputusan partai tegas, tapi tentu ada implikasi politik di tingkat daerah. Figur pengganti harus mampu meredam keresahan masyarakat dan menjaga soliditas partai,” ujar pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Hadi Santoso.
Komitmen terhadap Rakyat
Gerindra menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan komitmen partai untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Partai mengingatkan seluruh kader bahwa posisi publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama saat situasi darurat.
“Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi tentang tanggung jawab moral. Partai akan terus menegakkan prinsip ini agar rakyat merasa diperhatikan,” tegas Sandi Rahmat.
Pernyataan Bupati
H. Malik Fadli, melalui pernyataan resminya, menyampaikan permohonan maaf atas keputusan partai dan respons publik. Ia mengaku perjalanan umrah dilakukan sebelum intensitas bencana diketahui secara penuh, dan menegaskan komitmennya untuk fokus menangani dampak bencana setelah kembali.
“Saya menyadari kekeliruan waktu perjalanan saya dan meminta maaf kepada masyarakat Aceh Selatan serta partai. Kini prioritas saya adalah membantu korban bencana sebaik mungkin,” kata H. Malik Fadli.
Reaksi Publik
Berita pemecatan ini mendapat respons luas di masyarakat dan media sosial. Sebagian besar publik memuji keputusan Gerindra sebagai langkah tegas menegakkan etika kepemimpinan. Namun, sebagian lain menekankan bahwa bupati seharusnya tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan fokus membantu masyarakat terdampak bencana.
“Pemimpin harus hadir bersama rakyat saat krisis. Tapi kita juga harus memberi ruang agar bisa menebus kesalahan dan fokus pada penanganan bencana,” tulis seorang pengguna Twitter.
Tindakan Selanjutnya Partai
Partai Gerindra menyatakan akan segera menunjuk pengganti sementara Ketua DPC Aceh Selatan dan menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran DPC untuk memastikan kepemimpinan daerah sejalan dengan prinsip partai.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Partai terus menegakkan disiplin internal agar seluruh kader menjadi teladan bagi masyarakat,” ujar Arifin Mahmud.
Kasus Bupati Aceh Selatan yang melakukan umrah saat bencana dan pemecatannya sebagai Ketua DPC Gerindra menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab publik bagi pejabat dan kader partai. Keputusan partai menunjukkan komitmen menegakkan etika kepemimpinan dan prioritas terhadap rakyat, sekaligus membuka diskusi luas mengenai perilaku pejabat saat menghadapi situasi darurat.
Dengan langkah ini, Gerindra menegaskan posisi tegasnya: kepentingan rakyat dan etika kepemimpinan harus selalu menjadi prioritas utama bagi setiap kader dan pejabat publik.